MPKSDISOLO.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi penghargaan kepada SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta, dan sekolah yang telah melakukan praktik baik dalam implementasi pendidikan antikorupsi (PAK). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.
Dalam sambutannya, Firli menjelaskan, penghargaan tersebut adalah bentuk apresiasi kepada sekolah-sekolah yang ikut membantu pencegahan korupsi lewat pendidikan antikorupsi.
“Apresiasi ini juga diharapkan dapat memacu sekolah-sekolah yang telah memiliki akun untuk dapat lebih aktif dalam membuat laporan yang terbaik,” kata Firli.
Sekolah terpilih tersebut yakni SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta, Jawa Tengah. Praktik baik yang dilakukan SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta adalah dengan menerapkan metode habituasi baik dengan inovasi pemanfaatan teknologi berupa kartu pintar bernama m1smartcard, untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan disiplin warga sekolah.
Kepala SD Muhammadiyah 1, Sri Sayekti menjelaskan, kartu pintar m1smartcard memang digunakan di SD Muhammadiyah 1 sebagai alat untuk mempermudah pelaksanaan PAK. Siswa di sekolah tersebut bisa menggunakannya di banyak aktivitas, mulai dari transaksi di kantin sekolah, infak, UKS hingga perpustakaan.
"Sebagai kartu E-Infak dia bisa melakukan infak dengan jumlah berapapun itu lewat E-Infak, dan sebagai kartu UKS untuk ke UKS. Jadi misalnya kalau dia tidak sakit tapi ke UKS, itu bisa kejujurannya diukur di sana, rekaman kesehatan anak-anak ada di sana," ujar Sri usai menerima penghargaan, di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Pendidikan antikorupsi diposisikan sebagai bagian pendidikan karakter bangsa yang sudah terlebih dahulu diterapkan dalam dunia pendidikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan antikorupsi adalah pendidikan karakter yang memberikan penekanan pada nilai-nilai integritas (antikorupsi).
Sebagaimana halnya dengan pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan antikorupasi merupakan usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (habituation) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya.
“Untuk itu, pendidikan antikorupsi harus melibatkan pengetahuan yang baik (moral knowing), perasaan yang baik (loving good ) atau moral feeling dan perilaku yang baik (moral action), sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik,” lanjutnya.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo Etty Retnowati ikut memberikan respon terkait keberhasilan sekolah yang berdiri sejak 1935.
“Alhamdulillah. Turut bangga dan bahagia. Selamat dan sukses SD Muhammadiyah 1 Surakarta, selalu berinovasi dan berprestasi. Tetap semangat melayani anak-anak generasi penerus bangsa dan masyarakat. Salam sehat dan sukses selalu,” ujar Etty yang dihubungi secara terpisah.
Sebelumnya, pada Semester dua Tahun 2021, KPK berhasil membangun sebuah modul monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan antikorupsi di platform JAGA.ID. Melalui modul ini, KPK dapat memastikan daerah mana saja di Indonesia yang sudah memiliki payung hukum implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dan bagaimana metode implementasinya di tingkat sekolah.
Selama 2021-2022, Direktorat Jejaring Pendidikan KPK melakukan Bimbingan Teknis Penggunaan Modul Monev Implementasi PAK di platform JAGA.ID. Melalui bimtek ini, dinas terkait diharapkan dapat menggunakannya dalam melaporkan data implementasi PAK. Tingkat sekolah pun diharapkan dapat ikut aktif melaporkan data implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
Hingga akhir 2022, KPK telah melaksanakan Bimtek Monev Implementasi PAK menggunakan Platform JAGA.ID di 14 provinsi yang diikuti oleh unsur Inspektorat dan Dinas Pendidikan tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Dalam periode tersebut, 90.610 akun atau user sekolah dibuat oleh dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan di masing-masing daerah. Dari akun atau user yang dibuat telah masuk 12.417 data laporan sekolah.
Kegiatan KPK RI tahun ini dibuka langsung Wakil Presiden RI Maruf Amin, dengan mengusung tema ‘Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi’. Wakil Presiden RI menyampaikan korupsi memiliki daya rusak yang luar biasa.
Dampak korupsi bisa menurunkan kualitas hidup, merusak demokrasi, menghambat pembangunan, serta meruntuhkan hukum.
Hal inilah yang menjadi korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang kini menjadi perhatian dunia. “Perjuangan kita untuk pulih dari krisis yang disebabkan oleh munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup, hanya akan berhasil kita menangkan apabila kita menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan bebas korupsi,” kata Ma’ruf.
Maruf Amin menyampaikan upaya pemberantasan korupsi harus diarahkan pada perilaku pemerintah dan masyarakat.
Budaya antikorupsi seperti jujur, bersih, dan berintegritas harus dimiliki seluruh anak bangsa sejak dini, demi mewujudkan seluruh tujuan bangsa.
Sementara itu, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju tampak hadir. Mereka antara lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Harimuljono.
Kemudian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Selain itu, sejumlah petinggi lembaga negara juga hadir seperti, Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun.
Sejumlah pejabat lainnya juga tampak hadir dalam acara Hakordia 2022. Menteri Agama Yaqut Qholil Qoumas, Menkumham Yasonna Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wali Kota Bogor Bima Arya.
Editor, Dwi Jatmiko
Tidak ada komentar:
Posting Komentar